project7alpha – Sebuah proposal perdamaian dari Mesir untuk masa depan Gaza memicu reaksi beragam. Sementara kelompok Hamas mengecam keras rencana tersebut, Otoritas Palestina (PA) justru membuka peluang untuk membentuk pemerintahan baru di Gaza tanpa keterlibatan faksi bersenjata itu.
Isi Proposal Mesir
Berdasarkan dokumen yang diakses oleh media Timur Tengah, proposal ini mencakup:
- Pembubaran Kekuatan Hamas: Pelucutan senjata semua milisi dan penghapusan struktur pemerintahan Hamas di Gaza.
- Pemerintahan Transisi: Gaza akan dipimpin oleh badan administratif sementara selama 12-18 bulan, terdiri dari teknokrat independen dan perwakilan PA.
- Pengawasan Internasional: Pasukan keamanan multinasional (didominasi negara Arab) akan ditempatkan untuk mencegah kekosongan kekuasaan.
Mesir juga menawarkan paket bantuan $3,5 miliar untuk rekonstruksi Gaza, dengan syarat Hamas tidak lagi memegang kendali politik.
Reaksi Hamas: “Pengkhianatan Terbuka”
Hamas menolak proposal ini secara tegas. Pemimpin senior Hamas, Khalil al-Hayya, menyatakan: “Ini adalah konspirasi untuk menghapus perlawanan Palestina. Gaza tidak akan menjadi koloni baru Mesir atau siapa pun.” Kelompok tersebut juga mengancam akan “menggagalkan semua upaya kotor ini dengan cara apa pun.”
Dukungan Otoritas Palestina
Di sisi lain, PA menyambut positif langkah Mesir. Dalam pernyataan resmi, Presiden Mahmoud Abbas menegaskan: “Kami siap mengambil alih tanggung jawab di Gaza. Hamas bukan perwakilan sah rakyat Palestina.” Dukungan ini sejalan dengan upaya PA selama ini merebut kembali pengaruh di Gaza, yang lepas dari kendali mereka sejak 2007.
Posisi Israel dan Negara Arab
- Israel: PM Benjamin Netanyahu disebutkan “tidak menolak” proposal asal Hamas disingkirkan, tetapi menuntut kehadiran pasukan Israel di perbatasan Gaza.
- Arab Saudi dan UAE: Diam-diam mendukung, dengan syarat PA melakukan reformasi anti-korupsi.
- Qatar dan Turki: Menentang, menyebut proposal ini “intervensi berbahaya” terhadap kedaulatan Palestina.
Titik Rawan Proposal
- Legitimasi Rakyat Gaza: Survei terbaru oleh Palestinian Center for Policy and Survey Research menunjukkan 68% warga Gaza tidak percaya pada kemampuan PA mengelola wilayah.
- Risiko Perang Saudara: Mantan pejabat intelijen Mesir, Gen. Samir Ragheb, memperingatkan: “Hamas masih memiliki 30.000+ milisi aktif. Pelucutan senjata paksa bisa memicu konflik horizontal.”
- Ketergantungan pada Israel: Rencana ini dinilai tidak realistis tanpa persetujuan Israel, yang hingga kini menolak pembentukan negara Palestina.
Skema Alternatif PA
Untuk meredam skeptisisme, PA dikabarkan menyiapkan:
- Pemilu Serentak: Pemilihan legislatif dan presiden di Gaza dan Tepi Barat pada 2025.
- Integrasi Milisi: Menawarkan posisi di pasukan keamanan Palestina kepada eks-anggota Hamas yang bersedia menyerahkan senjata.
Respons Warga Gaza
“Kami lelah jadi pion politik. Mesir, PA, atau Hamas—semua hanya mempermainkan nasib kami,” protes Mariam al-Haddad, ibu lima anak di Khan Younis. Kelompok pemuda Gaza juga mulai menggalang petisi menolak campur tangan asing.
Proposal ini akan dibahas dalam KTT Luar Biasa Liga Arab di Kairo pekan depan. Namun, tanpa konsensus internal Palestina, langkah Mesir berisiko mengulangi kegagalan inisiatif perdamaian sebelumnya, seperti Deal of the Century era Trump.