Fraksi PDIP DPR Sidak SPBU, Desak Pertamina Tingkatkan Kualitas Bahan Bakar dan Pelayanan

project7alpha – Anggota Fraksi PDIP DPR RI dari Komisi VI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di Palmerah, Jakarta Barat, sebagai respons atas keresahan masyarakat terkait isu kualitas bahan bakar minyak (BBM) dan pelayanan. Sidak ini dilakukan menyusul laporan kerusakan mesin kendaraan yang diduga terkait penggunaan Pertamax serta dugaan praktik kecurangan di sejumlah SPBU.

Tekanan atas Kualitas BBM

Legislator PDIP, Adisatrya S. Hermawan, menyoroti penurunan penjualan Pertamax hingga 10% yang diduga dipengaruhi isu pengoplosan dan persaingan dengan merek swasta seperti Shell dan BP. Ia menekankan pentingnya Pertamina memastikan kualitas BBM sesuai standar, terutama setelah masyarakat mengeluhkan performa kendaraan pasca-penggunaan Pertamax8. PDIP juga mendesak Pertamina meningkatkan pengawasan terhadap mitra SPBU guna mencegah kecurangan seperti pengurangan volume atau pencampuran ilegal.

Respons Pertamina dan Hasil Uji Laboratorium

Pertamina menyatakan bahwa seluruh produk BBM, termasuk Pertamax (RON 92), telah melalui uji kualitas rutin oleh Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) dan memenuhi spesifikasi teknis. Dalam sidak, sampel BBM diambil untuk dianalisis lebih lanjut, dengan hasil menunjukkan tidak adanya indikasi pengoplosan RON36. Namun, Fraksi PDIP meminta transparansi data uji tersebut kepada publik untuk memulihkan kepercayaan konsumen.

 fraksi-pdip-dpr-sidak-spbu-desak-pertamina-tingkatkan-kualitas-bahan-bakar-dan-pelayanan

Tuntutan Perbaikan Layanan

Selain kualitas BBM, Fraksi PDIP mengkritik layanan SPBU Pertamina yang dinilai belum optimal. Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, mencontohkan masyarakat di Jawa Timur yang lebih memilih SPBU swasta seperti BP karena kualitas dan layanan yang lebih baik2. PDIP mendesak Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pelatihan operator SPBU untuk menghindari praktik manipulasi.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Isu kualitas BBM ini tidak hanya berdampak pada reputasi Pertamina, tetapi juga merugikan konsumen. Lembaga seperti CELIOS memperkirakan kerugian konsumen akibat BBM oplosan mencapai Rp47,6 miliar per hari8. PDIP menegaskan, Pertamina harus segera mengambil langkah konkret, termasuk edukasi publik tentang penggunaan BBM sesuai spesifikasi kendaraan.

Komitmen Pertamina

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, menyatakan akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dan lembaga pengawas untuk memastikan kualitas BBM. Pertamina juga berjanji memperketat pengawasan di terminal dan SPBU, serta menjalin kerja sama dengan Kepolisian untuk menindak pelaku kecurangan.

Sidak oleh Fraksi PDIP ini menjadi bagian dari upaya DPR mengawal komitmen Pertamina sebagai BUMN energi agar mampu menjamin ketersediaan BBM berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

Pertamina Patra Niaga Bantah Isu Penghentian Distribusi Pertalite

project7alpha.com – Dalam menghadapi isu yang beredar luas mengenai kelangkaan bahan bakar Pertalite dan kemungkinan penggantian produk tersebut dengan Pertamax Green 95, PT Pertamina Patra Niaga (Persero) telah mengeluarkan pernyataan resmi. Perusahaan menegaskan bahwa rumor tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan menyatakan bahwa Pertalite masih tersedia secara luas di SPBU.

Status Pertalite sebagai Produk Penugasan

Menurut Irto Ginting, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Pertalite masih berstatus sebagai produk penugasan atau JBKP dan dijual di mayoritas SPBU. “Tidak ada penggantian atau penghapusan Pertalite dengan Pertamax Green 95,” ucap Irto. Lebih lanjut, beliau menyebutkan bahwa dari lebih dari 8.000 SPBU di Indonesia, hanya 65 yang menjual Pertamax Green 95, dan distribusi terbatas hanya di wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur.

Realitas di Lapangan Terkait Penjualan Pertalite

Irto mengakui adanya beberapa SPBU yang sudah tidak menjual BBM subsidi termasuk Pertalite, tetapi memastikan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi ketersediaan secara keseluruhan. “Sebagian besar SPBU masih menyediakan BBM subsidi, dan BBM subsidi tetap tersedia untuk masyarakat,” jelas Irto.

Posisi BPH Migas Mengenai Penjualan BBM Nonsubsidi

BPH Migas, melalui anggota Saleh Abdurrahman, menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan SPBU yang memutuskan untuk hanya menjual BBM nonsubsidi, seperti Pertamax atau Dexlite, karena hal tersebut merupakan bagian dari strategi penjualan dan pemasaran SPBU tersebut. Saleh juga menghimbau konsumen yang tidak menemukan Pertalite untuk mencari alternatif di SPBU lain atau beralih ke BBM nonsubsidi yang lebih ramah lingkungan.

Tanggapan Publik Terhadap Ketersediaan Pertalite

Persoalan ketersediaan Pertalite menjadi sorotan publik ketika beberapa konsumen melaporkan kesulitan membeli BBM subsidi ini di SPBU tertentu, sebuah isu yang mendapatkan banyak perhatian di media sosial dan ulasan di Google. Misalnya, SPBU di kawasan S. Parman Jakarta Barat mendapatkan banyak komentar dari netizen yang tidak dapat membeli Pertalite.

Dengan pernyataan yang diberikan oleh Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas, publik diharapkan mendapatkan kejelasan bahwa Pertalite masih tersedia dan bahwa perubahan yang terjadi di beberapa SPBU tidak mencerminkan penghapusan produk secara nasional. Selain itu, konsumen diingatkan tentang manfaat beralih ke BBM nonsubsidi sebagai pilihan yang lebih ramah lingkungan.