project7alpha – Anggota Fraksi PDIP DPR RI dari Komisi VI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di Palmerah, Jakarta Barat, sebagai respons atas keresahan masyarakat terkait isu kualitas bahan bakar minyak (BBM) dan pelayanan. Sidak ini dilakukan menyusul laporan kerusakan mesin kendaraan yang diduga terkait penggunaan Pertamax serta dugaan praktik kecurangan di sejumlah SPBU.
Tekanan atas Kualitas BBM
Legislator PDIP, Adisatrya S. Hermawan, menyoroti penurunan penjualan Pertamax hingga 10% yang diduga dipengaruhi isu pengoplosan dan persaingan dengan merek swasta seperti Shell dan BP. Ia menekankan pentingnya Pertamina memastikan kualitas BBM sesuai standar, terutama setelah masyarakat mengeluhkan performa kendaraan pasca-penggunaan Pertamax8. PDIP juga mendesak Pertamina meningkatkan pengawasan terhadap mitra SPBU guna mencegah kecurangan seperti pengurangan volume atau pencampuran ilegal.
Respons Pertamina dan Hasil Uji Laboratorium
Pertamina menyatakan bahwa seluruh produk BBM, termasuk Pertamax (RON 92), telah melalui uji kualitas rutin oleh Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) dan memenuhi spesifikasi teknis. Dalam sidak, sampel BBM diambil untuk dianalisis lebih lanjut, dengan hasil menunjukkan tidak adanya indikasi pengoplosan RON36. Namun, Fraksi PDIP meminta transparansi data uji tersebut kepada publik untuk memulihkan kepercayaan konsumen.
Tuntutan Perbaikan Layanan
Selain kualitas BBM, Fraksi PDIP mengkritik layanan SPBU Pertamina yang dinilai belum optimal. Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, mencontohkan masyarakat di Jawa Timur yang lebih memilih SPBU swasta seperti BP karena kualitas dan layanan yang lebih baik2. PDIP mendesak Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pelatihan operator SPBU untuk menghindari praktik manipulasi.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Isu kualitas BBM ini tidak hanya berdampak pada reputasi Pertamina, tetapi juga merugikan konsumen. Lembaga seperti CELIOS memperkirakan kerugian konsumen akibat BBM oplosan mencapai Rp47,6 miliar per hari8. PDIP menegaskan, Pertamina harus segera mengambil langkah konkret, termasuk edukasi publik tentang penggunaan BBM sesuai spesifikasi kendaraan.
Komitmen Pertamina
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, menyatakan akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dan lembaga pengawas untuk memastikan kualitas BBM. Pertamina juga berjanji memperketat pengawasan di terminal dan SPBU, serta menjalin kerja sama dengan Kepolisian untuk menindak pelaku kecurangan.
Sidak oleh Fraksi PDIP ini menjadi bagian dari upaya DPR mengawal komitmen Pertamina sebagai BUMN energi agar mampu menjamin ketersediaan BBM berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.