project7alpha – Penyidik Polda Sumatra Utara (Sumut) telah menetapkan selebgram terkenal, Ratu Talisa alias Ratu Entok, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Penangkapan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat popularitas Ratu Entok di media sosial sebagai influencer yang sering berbagi konten humor dan kehidupan sehari-harinya.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Hadi Wahyudi, menjelaskan bahwa Ratu Entok dijemput dari kediamannya yang berlokasi di Pasar 4 Barat, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Penjemputan berlangsung pada siang hari, 8 Oktober 2024. Kombes Hadi menyatakan bahwa penangkapan dilakukan setelah pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat terkait konten yang dianggap menyinggung dan merugikan umat beragama.

“Setelah menerima laporan, kami melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti. Hasilnya, kami memutuskan untuk menetapkan Ratu Entok sebagai tersangka,” ujar Kombes Hadi dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Sumut. Dia menambahkan bahwa penyidik akan terus menggali informasi lebih lanjut dan mengumpulkan saksi-saksi yang relevan untuk mendalami kasus ini.

Kasus ini bermula dari unggahan Ratu Entok di media sosial yang dianggap tidak pantas dan menyinggung perasaan sebagian kalangan. Masyarakat menilai bahwa konten yang dibagikannya mengandung unsur penistaan agama, yang dapat mengganggu kerukunan antarumat beragama. Hal ini memicu reaksi keras dari netizen, yang kemudian melaporkan Ratu Entok ke pihak kepolisian.

Sejak berita penangkapan ini tersebar, banyak warganet yang memberikan beragam pendapat. Sebagian menyayangkan penangkapan tersebut, menganggapnya sebagai bentuk pelanggaran kebebasan berekspresi, sementara yang lain mendukung tindakan tegas polisi untuk menjaga keharmonisan dan menghormati keyakinan agama.

Hingga saat ini, Ratu Entok belum memberikan pernyataan resmi terkait status hukumnya. Namun, tim kuasa hukum Ratu dikabarkan akan mengajukan upaya hukum untuk membela klien mereka. “Kami akan melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak klien kami,” ungkap salah satu pengacara Ratu Entok.

Polda Sumut berkomitmen untuk menangani kasus ini dengan transparan dan adil. Kombes Hadi menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan berbagai instansi untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tujuan kami adalah untuk mengungkap kebenaran dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami akan memanggil saksi-saksi yang diperlukan untuk memberikan keterangan yang relevan,” jelasnya.

Kasus penangkapan Ratu Entok ini menunjukkan betapa sensitifnya isu penistaan agama di Indonesia. Di tengah kemajuan teknologi dan kebebasan berekspresi, tantangan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama tetap menjadi perhatian penting. Publik kini menunggu perkembangan lebih lanjut terkait kasus ini, serta bagaimana langkah hukum yang akan diambil oleh Ratu Entok dan tim kuasa hukumnya.

Dengan kasus ini, diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk lebih bijaksana dalam berpendapat dan menyebarkan konten di media sosial, serta menjaga toleransi antarumat beragama di Indonesia.