project7alpha – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait pemblokiran anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa masyarakat sebaiknya menanyakan hal ini kepada pemerintah, dan dirinya tidak ingin terlibat dalam polemik tersebut.

“Tanya saja ke pemerintah, saya jangan ditarik-tarik ke dalam masalah ini. Saya sudah serahkan semuanya ke pemerintah untuk menangani anggaran IKN,” ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 12 Februari 2025.

Pemblokiran anggaran IKN oleh DPR ini terjadi setelah adanya perdebatan sengit antara pemerintah dan legislatif terkait alokasi dana yang dianggap tidak transparan dan efisien. Beberapa anggota DPR menilai bahwa anggaran yang diajukan untuk IKN terlalu besar dan perlu ditinjau ulang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa pemblokiran anggaran ini akan berdampak pada proses pembangunan IKN. “Kami sedang berupaya untuk mencari solusi terbaik agar pembangunan IKN tetap bisa berjalan sesuai rencana,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. “Kami ingin memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran IKN,” ujar Puan.

Polemik ini menunjukkan betapa pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan DPR dalam mengelola anggaran negara. Jokowi berharap agar semua pihak bisa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin.

“Saya percaya bahwa semua pihak memiliki niat baik untuk kemajuan bangsa. Mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan fokus pada kepentingan rakyat,” tutup Jokowi.

Dengan pernyataan ini, diharapkan semua pihak bisa segera menemukan solusi terbaik untuk memastikan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana dan anggaran yang diajukan bisa digunakan dengan efektif dan transparan.