Prabowo: Indonesia Tidak Akan Bergabung dengan Blok Pertahanan, Fokus pada Blok Ekonomi

project7alpha – Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan bergabung dengan blok pertahanan mana pun. Keputusan ini disampaikan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam konferensi pers usai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Senin (2/12/2024).

Menurut Hasan, Prabowo menyampaikan bahwa sebagai negara yang memperjuangkan kepentingan nasional, Indonesia tidak akan bergabung dengan blok pertahanan mana pun. Namun, Indonesia akan bergabung dengan blok ekonomi yang memberikan manfaat bagi rakyatnya medusa88. “Pak Prabowo juga sampaikan kita sebagai negara yang memperjuangkan national interest kita, kita tidak akan bergabung dengan blok pertahanan mana pun, tapi kita akan join blok ekonomi dengan berbagai blok ekonomi yang menguntungkan kepentingan bangsa,” jelas Hasan.

Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) sebagai strategi memperkuat ekonomi nasional. Saat ini, Indonesia sedang mendaftar untuk menjadi anggota BRICS dan juga dalam proses untuk bergabung dengan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

prabowo-indonesia-tidak-akan-bergabung-dengan-blok-pertahanan-fokus-pada-blok-ekonomi

Prabowo menekankan bahwa keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa Indonesia mendapatkan keuntungan ekonomi yang maksimal dari keanggotaan dalam blok-blok ekonomi tersebut. “Jadi kita akan bergabung dengan blok manapun yang kemudian nanti bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi bangsa kita,” ujar Hasan mengutip pernyataan Prabowo.

Keputusan ini juga diambil dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia yang dikenal dengan prinsip “Bebas dan Aktif”. Prinsip ini memungkinkan Indonesia untuk tidak terikat dengan blok pertahanan tertentu dan tetap menjaga kedaulatan serta kemandirian dalam pengambilan keputusan internasional.